Pancasila sebagai dasar filosofi negara merupakan bagian kajian ilmiah yang tidak akan pernah usang untuk lebih digali lebih jauh sebagai cerminan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Direktorat Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Catur wulan tahun 2018 menyelenggarakan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Penguatan Kompetensi Dosen di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 April 2018 bertempat di Yogyakarta.

Dalam rangkaian acara BIMTEK tersebut, salah seorang dosen dari Program Studi Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM†(STIH IBLAM), M. Syaiful Anwar, SH., LL.M, yang mengikuti BIMTEK Penguatan Kompetensi Dosen di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut. BIMTEK ini diikuti oleh 60 peserta dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia yang diseleksi dari sekitar 250-an pendaftar.

BIMTEK Penguatan Kompetensi Dosen di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan ini dilatarbelakangi oleh pentingnya membina wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme, dan kecakapan partisipasi kewarganegaraan merupakan kecerdasan mahasiswa yang sangat penting untuk dikembangkan dan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, dan politik kebangsaan.

Dengan demikian Pemerintah bersama para akademisi yang concern terhadap masalah perlunya penguatan wawasan kebangsaan dan kecakapan partisipasi kewarganegaraan di kalangan mahasiswa, ditantang untuk memperbaharui dan merevitalisasi penyelenggaraan Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) yang relevan dengan masalah tersebut yaitu Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi. Dasar hukumnya sangat kuat yaitu sebagaimana ditentukan dalam pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, ditegaskan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Mata Kuliah a. Agama, b. Pancasila, c. Kewarganegaraan, dan d. Bahasa Indonesia. Urgensi Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan (Civic Education) juga ditegaskan melalui Pasal 9 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa salah satu bentuk wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah keikutsertaan warga negara dalam Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan. Lebih dari itu ditegaskan dalam Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bahwa capaian pembelajaran umum bagi semua jenjang pendidikan antara lain adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, menghargai keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi penegakkan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Indikator-indikator tersebut sesungguhnya adalah tujuan substantif dari mata kuliah Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan.

Pelaksanaan perkuliahan Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan di perguruan tinggi masih menemui beberapa permasalahan, yang secara garis besar permasalahan tersebut meliputi Konsep Pancasila dan Kewarganegaraan yang tidak secara komprehensif merata di setiap Perguruan Tinggi. Selain itu, kapasitas atau kemampuan serta metode pemebelajaran yang terkesan “membosankanâ€. Terkait masalah konten perkuliahan, adalah disebabkan terdapat keragaman pandangan dari para dosen terhadap materi yang harus menjadi fokus perkuliahan. Realitanya pemerintah telah memberikan arahan tentang rambu-rambu materi pokok mata kuliah Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 43/Dikti/2006, yang mana dalam SK tersebut ditentukan bahwa Substansi Kajian Mata Kuliah Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan mencakupi filsafat Pancasila, identitas nasional, politik dan strategi, demokrasi Indonesia. Perbedaan perspektif tersebut disebabkan oleh perbedaan paradigma berpikir para dosen pengampu mata kuliah tersebut yang bersifat General Education, hanya dengan mendasarkan dari segi latar belakang akademiknya. Bahkan, mendasarkan pada asas otonomi perguruan tinggi, pengembangan konsep atau materi PKn diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi sehingga menyebabkan keâ€galauâ€an para dosen pengampu mata kuliah tersebut.

Pembinaan kompetensi dosen pernah dilakukan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dalam bentuk kursus calon dosen Pancasila dan Kewarganegaraan sudah sejak tahun 2000-an tidak diadakan lagi, dan pelatihan dosen Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan oleh Ditjen Dikti pun sudah lama sekitar satu dasawarsa ini tidak diselenggarakan. Di sisi lain rasio jumlah dosennya tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut, sebagai akibat dari banyaknya dosen yang habis masa kerjanya sedangkan rekruitmen dosen muda tidak dilakukan secara sistemik dan berkesinambungan. Oleh karena itu dilakukan pembaharuan dan penguatan konsep Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Salah satu langkah konkrit dalam rangka pembaharuan tersebut adalah melakukan Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang materi dan/atau substansinya merupakan penguatan nilai (value) dan peningkatan kompetensi Dosen Pengampu Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi kedepan.

Dalam kesempatan tersebut, para narasumber yang sangat berkompeten dalam kegiatan BIMTEK Penguatan Kompetensi Dosen di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan, diantaranya ialah:

  1. Dr. Ali Ghufron Mukti (Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti)
  2. Dr. Bunyamin Maftuh (Direktur Karir dan Kompetensi SDM)
  3. Drs. Mukhtasar Syamsudin, Ph,D of Arts (Univeritas Gadjah Mada)
  4. Arqom Kuswanjono (Universitas Gadjah Mada)
  5. Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si (Universitas Pendidikan Indonesia)
  6. Prof Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si (Universitas Sebelas Maret)
  7. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. (Universitas Pendidikan Indonesia)
  8. Hadirin Suryanegara, M.A.P. (Sesdirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti)
  9. Rr. Siti Murtiningsih (Universitas Gadjah Mada)

Tujuan akhir dari kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Dosen Mata Kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penguasaan materi pokok perkuliahan guna terwujudnya masyarakat yang memiliki keyakinan kuat terhadap Ideologi Pancasila yang mampu berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab dalam kebijakan publik yang berkeadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Outcome dari pelaksanaan Bimtek ini yaitu setelah mengikuti Bimtek ini diharapkan terjadi peningkatan kompetensi peserta khususnya dalam bidang-bidang sebagai berikut:

  1. Meningkatnya penguasaan materi Pancasila dan/atau Kewarganegaraan secara komprehensif dalam membina warga negara yang baik (good citizenship), baik mahasiswa maupun masyarakat, yang mampu berpartisipasi secara demokratis dan bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Meningkatnya kemampuan dosen pengampu Mata Kuliah Pancasila dan/atau Mata Kuliah Kewarganegaraan dalam mengembangkan materi dan mengembangkan serta mengaplikasikan metode perkuliahan yang menunjang kecakapan partisipasi kewarganegaraan demokratis berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD tahun 1945 demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara dalam jangka panjang.

Dalam penutupan Bimtek ini, pembicara mengisyaratkan bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan pijakan dalam mentransformasikan ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membentuk karakter yang sesuai dengan nilai-nilai filosoi Pancasila di Indonesia. Dengan memberikan closing statement tersebut, membuat para peserta Bimtek menjadi lebih semangat pada implementasi keilmuan Pancasila tersebut.